MAHUPIKI Zoominar Series 2020

Tentang Zoominar MAHUPIKI

Berbagai permasalahan hukum pidana dan penegakannya di masa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai tantangan tersendiri. Apalagi permasalahan hukum pidana ini tidak terbatas pada penanganan kejahatan pada masa pandemi tetapi juga proses hukum atas kejahatan yang sedang ditangani. Ini termasuk bagaimana mengatur lembaga pemasyarakatan di masa covid-19 yang juga menjadi masalah di banyak negara. Trend meningkatnya beberapa kejahatan seperti kejahatan jalanan, kejahatan siber dan korupsi pada akhirnya berpengaruh pada pola penegakan hukum yang diambil untuk mengatasinya.

Untuk membahas dan memberikan rekomendasi atas berbagai masalah ini, MAHUPIKI menggelar 5 seri Webinar dengan pendekatan Hukum Pidana dan Kriminologi via Zoom, dengan ketentuan :

  • Mengisi form Pendaftaran Peserta Webinar MAHUPIKI di form yang disediakan http://bit.ly/Webinar-MAHUPIKI_2
  • Membayar kontribusi kepesertaan per satu kali webinar sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
  • Setiap Peserta yang membayar Kontribusi berhak mendapatkan e-Sertifikat dan akses ke ruangan Zoominar
  • Bagi anggota dan pengurus MAHUPIKI yang sudah membayar iuran tahunan Keanggotaan berhak mendapatkan diskon 50%
  • Untuk mendaftar atau membayar iuran tahunan Keanggotaan MAHUPIKI dapat mengisi form di sini

Jika ada kesulitan dalam proses pendaftaran Zoominar silahkan kontak Narahubung Kepanitiaan melalui wa di 082170653433 (Ratih) dan 081212223692 (Dr. Asmak ul Husnah)

Webinar Series MAHUPIKI 2020

GANTI RUGI KORBAN KEJAHATAN

Menarik mencermati pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto bahwa uang investasi ilegal bisa dikembalikan kepada korban.  Para korban disarankan mengurus hal tersebut dengan cara membentuk paguyuban untuk menunjuk kuasa hukum yang akan menginventarisasi kerugian para korban. Selanjutnya, jika paguyuban itu sudah terbentuk, para korban dapat menuntut ke pengadilan agar seluruh aset sitaan yang berasalLanjutkan membaca “GANTI RUGI KORBAN KEJAHATAN”

STRUKTUR KEPENGURUSAN MAHUPIKI PERIODE 2018-2022

[STRUKTUR KEPENGURUSAN MAHUPIKI PERIODE 2018-2022] Berikut merupakan Struktur Kepengurusan MAHUPIKI Periode 2018-2022, berdasarkan“Keputusan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) No: 05 /SK MAHUPIKI/ VII /2018 Jo. Keputusan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) No: 02 /SK/MAHUPIKI/ VII /2020 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat Dan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum PidanaLanjutkan membaca “STRUKTUR KEPENGURUSAN MAHUPIKI PERIODE 2018-2022”

PENYELESAIAN KORUPSI RINGAN

Kontroversi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin di hadapan Komisi III DPR yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara di bawah 50 juta Rupiah cukup diselesaikan dengan cara mengembalikan kerugian negara perlu digali sebagai cikal bakal pemberantasan korupsi yang progresif. Melalui Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Korps Adhyakasa sontak menyampaikan klarifikasi, yaituLanjutkan membaca “PENYELESAIAN KORUPSI RINGAN”

Memuat…

Terjadi kendala. Silakan muat ulang halaman dan/atau coba kembali.

Dapatkan konten baru yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.

%d blogger menyukai ini: