STRUKTUR KEPENGURUSAN MAHUPIKI PERIODE 2018-2022

[STRUKTUR KEPENGURUSAN MAHUPIKI PERIODE 2018-2022] Berikut merupakan Struktur Kepengurusan MAHUPIKI Periode 2018-2022, berdasarkan“Keputusan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) No: 05 /SK MAHUPIKI/ VII /2018 Jo. Keputusan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) No: 02 /SK/MAHUPIKI/ VII /2020 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat Dan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Pidana

Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi 2021 “Perkembangan Asas, Teori serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di masa Pandemi Covid-19”

Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi 2021 “Perkembangan Asas, Teori serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di masa Pandemi Covid-19

REFLEKSI AKHIR TAHUN MAHUPIKI Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Dinamika Hukum Pidana

REFLEKSI AKHIR TAHUN MAHUPIKI Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Dinamika Hukum Pidana, Selasa, 22 Desember 2020 Jam 10.00 sd 13.00

[Webinar] Peluncuran dan Kajian Buku Sistem Peradilan Pidana

Dalam rangka memperdalam pengetahuan Hukum dan sekaligus Launching buku Sistem Peradilan Pidana karya Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. Penerbit Rajawali Press bekerja sama dengan FH Universitas Indonesia, FH Universitas Pancasila, FH Universitas Hasanuddin, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Univ Brawijaya (PERSADA UB) akan menyelenggarakan Webinar untuk pengajar

WEBINAR NASIONAL MEMBEDAH RUU KEJAKSAAN

Keynote Speaker:Dr. H. ST. Burhanuddin, SH. MH.(Jaksa Agung RI) Opening Speech: Rektor Univ. Pakuan Bogor (Prof. Dr .H. Bibin Rubini, M.Pd) Ketua Dewan Penasehat MAHUPIKI (Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH. MA. PhD.) Narasumber: Dr. Asep Nana Mulyana, SH. MH. (Ka.Biro Hukum dan Hub. Internasional, Kejaksaan Agung RI) Dr. Yenti Garnasih, SH. MH. (Dekan FH Univ. Pakuan

MAHUPIKI Zoominar Series 2020

Tentang Zoominar MAHUPIKI Berbagai permasalahan hukum pidana dan penegakannya di masa pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai tantangan tersendiri. Apalagi permasalahan hukum pidana ini tidak terbatas pada penanganan kejahatan pada masa pandemi tetapi juga proses hukum atas kejahatan yang sedang ditangani. Ini termasuk bagaimana mengatur lembaga pemasyarakatan di masa covid-19 yang juga menjadi masalah di banyak negara.