GANTI RUGI KORBAN KEJAHATAN

Menarik mencermati pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto bahwa uang investasi ilegal bisa dikembalikan kepada korban.  Para korban disarankan mengurus hal tersebut dengan cara membentuk paguyuban untuk menunjuk kuasa hukum yang akan menginventarisasi kerugian para korban. Selanjutnya, jika paguyuban itu sudah terbentuk, para korban dapat menuntut ke pengadilan agar seluruh aset sitaan yang berasalLanjutkan membaca “GANTI RUGI KORBAN KEJAHATAN”

STRUKTUR KEPENGURUSAN MAHUPIKI PERIODE 2018-2022

[STRUKTUR KEPENGURUSAN MAHUPIKI PERIODE 2018-2022] Berikut merupakan Struktur Kepengurusan MAHUPIKI Periode 2018-2022, berdasarkan“Keputusan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) No: 05 /SK MAHUPIKI/ VII /2018 Jo. Keputusan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) No: 02 /SK/MAHUPIKI/ VII /2020 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat Dan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Hukum PidanaLanjutkan membaca “STRUKTUR KEPENGURUSAN MAHUPIKI PERIODE 2018-2022”

PENYELESAIAN KORUPSI RINGAN

Kontroversi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin di hadapan Komisi III DPR yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara di bawah 50 juta Rupiah cukup diselesaikan dengan cara mengembalikan kerugian negara perlu digali sebagai cikal bakal pemberantasan korupsi yang progresif. Melalui Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Korps Adhyakasa sontak menyampaikan klarifikasi, yaituLanjutkan membaca “PENYELESAIAN KORUPSI RINGAN”

Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

ICJR bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) akan mengadakan Workshop/Lokakarya dengan Tema ”Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia” Workshop akan dibagi menjadi 2 sesi dalam 2 hari, yaitu: ✅ Sesi I, Rabu 26 Januari 2022, Pukul 13.00-15.30 WIB, dengan tema: ”Prinsip dan Teori Plea Bargain”, ✅ Sesi II, Kamis,Lanjutkan membaca “Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”

Tidak Percuma Lapor Polisi

Albert Aries, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Memuncaknya tagar #percumalaporpolisi di linimasa Twitter dinilai merupakan ekspresi dari akumulasi kekecewaan masyarakat. Sekalipun ada oknumnya yang tidak disukai, institusi Polri tetaplah dirindukan dan dibutuhkan. Belakangan ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bertubi-tubi mendapat sorotan dari masyarakat. Mulai dari respons personel yang dianggapLanjutkan membaca “Tidak Percuma Lapor Polisi”

Belajar perbandingan Sistem Peradilan Pidana melalui Drama Korea

Fachrizal Afandi Pengajar Departemen Hukum Pidana FH Universitas Brawijaya dan Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatiahan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Adaptation of films dealing with social issues can better be understood locating such films in their cultural and political context (Robson 2001) Baru-baru ini Menkopolhukam Mahfud MD mengkritik alur sinetron di TV nasionalLanjutkan membaca “Belajar perbandingan Sistem Peradilan Pidana melalui Drama Korea”

Mengatasi Overcrowding Lapas

Albert Aries Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) Peristiwa kebakaran di lembaga permasyarakatan (Lapas) kelas I Tangerang yang menyebabkan 41 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) meninggal, 2 diantaranya warga negara asing (WNA) Portugal dan Afrika Selatan, 8 orang luka berat, dan 74 orang luka ringan, dinilai sebagaiLanjutkan membaca “Mengatasi Overcrowding Lapas”

Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi 2021  “Perkembangan Asas, Teori serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di masa Pandemi Covid-19”

Penataran nasional Hukum Pidana dan Kriminologi 2021 “Perkembangan Asas, Teori serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di masa Pandemi Covid-19

Mengkritisi Kewenangan Menyidik Satpol PP Dalam Pandemi

Usulan yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menambah beberapa ketentuan sanksi pidana, dan memberikan kewenangan penyidikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam wacana perubahan atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 seolah-olah menjadi sebilah pedang bermata dua.